Serapan Bulog kecil jadi alasan pemerintah tambah impor beras 500.000 ton

Pemerintah Jokowi-JK kembali menerbitkan izin impor beras tahap kedua sebesar 500.000 ton. Adanya tambahan tersebut membuat jumlah beras impor masuk ke dalam negeri hingga pertengahan tahun sebanyak 1 juta ton. Setelah sebelumnya pada Februari lalu pemerintah telah melakukan impor beras sebesar 500.000 ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menjelaskan alasan pemerintah menambahkan kembali kuota beras impor. Menurutnya, hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan harga beras yang masih di atas target.

"Harga masih di atas. Serapan Bulog kecil. Kenapa serapan Bulog kecil, karena petani mungkin menjualnya tidak ke Bulog karena Bulog dibatasi HPP (harga pembelian pemerintah)," ujar Oke di Kemenko Perekonomian.

Oke menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah menaikkan HPP hingga 20 persen. Namun kenyataannya, langkah ini masih kurang menarik jika dibandingkan dengan harga pembelian di luar Bulog.

"Dengan HPP dikenakan 10 persen saja masih enggak bisa nyerap karena keluar. Dinaikkan jadi 20 persen juga enggak bisa nyerap karena harga gabah tinggi. Kalau sudah tinggi berarti rebutan. Kalau rebutan berarti yang diperebutkan kurang. Gampang logikanya," jelas Oke.

Untuk itu, Oke menambahkan, pemerintah tidak mungkin lagi menaikkan HPP. Sebab, jika dinaikkan melebihi 20 persen maka Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada konsumen harus dinaikkan. "Kalau HPP naik lagi nanti mempengaruhi HET. Berarti saya harus naikin HET," tandasnya.