Kemenkeu soal Rupiah merosot ke Rp 14.000/USD: Dari sisi APBN tidak mengkhawatirkan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara angkat suara terkait pelemahan nilai tukar Rupiah yang menyentuh level Rp 14.000-an per USD. Menurutnya, kejadian ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan.
Meski level ini sudah berada di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp 13.400.
"Enggak (khawatir). Kalau dari sisi APBN kan sudah berkali-kali disampaikan yang namanya asumsi kurs buat APBN itu bersifat indikatif. Apa yang terjadi kalau kurs lebih lemah dari yang diasumsikan di APBN," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/5).
Menurutnya, pelemahan Rupiah ini tidak selalu memberikan dampak negatif. Sebab, kondisi Rupiah seperti ini memberikan tambahan penerimaan bagi negara, misalnya melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan serta royalti dari sektor tersebut.
"Yang terjadi adalah kita akan memiliki penerimaan. Dari penerimaan yang kita dapatkan itu lebih tinggi dari pengeluarannya yang gara-gara kurs. Apa pengeluaran yang terkait kurs? Pengeluaran terkait kurs itu subsidi. Karena subsidi itu kita beli dari luar negeri minyaknya. Kemudian apalagi yang terkait kurs, yaitu pembayaran bunga, cicilan pokok maupun utang bunga. Itu juga terkait kurs. Tetapi kalau kita net antara pengeluaran dan penerimaan, maka efeknya masih lebih tinggi penerimaannya," jelas dia.
"Yang terjadi adalah kita akan memiliki penerimaan. Dari penerimaan yang kita dapatkan itu lebih tinggi dari pengeluarannya yang gara-gara kurs. Apa pengeluaran yang terkait kurs? Pengeluaran terkait kurs itu subsidi. Karena subsidi itu kita beli dari luar negeri minyaknya. Kemudian apalagi yang terkait kurs, yaitu pembayaran bunga, cicilan pokok maupun utang bunga. Itu juga terkait kurs. Tetapi kalau kita net antara pengeluaran dan penerimaan, maka efeknya masih lebih tinggi penerimaannya," jelas dia.
Namun, pelemahan Rupiah ini pasti akan berdampak pada variabel dalam ekonomi makro, yang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah.
"Jadi kalau dari sisi pengelolaan APBN, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Tetapi kita tetap perlu mengamati dan memastikan situasinya, kan bukan hanya APBN tapi perekonomian secara keseluruhan. Bagaimana dampaknya ke variabel ekonomi makro yang lain, misalnya inflasi gimana, kondisi masyarakat jadi seperti apa, kondisi BUMN seperti apa, itu terus jadi perhatian kita," kata dia.
Meski demikian, Suahasil memastikan pemerintah akan terus memantau pergerakan nilai tukar ini hingga nantinya diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk bisa mengendalikan hal ini.
"Tapi yang namanya pergerakan kurs juga bergerak sepanjang hari. Jadi kita perhatikan terus," tandas dia.






No comments